COVER MONGONDOW | Bolaang Mongondow itu ada Portal Berita Online Bolaang Mongondow Raya
CoverMongondow, Advertorial — Rapat Paripurna DPRD Bolaang Mongondow Selatan yang berlangsung di Ruang Sidang Panango, Kamis malam (20/25), menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah. Dalam paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolsel secara resmi menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang terdiri atas tiga usulan pemerintah daerah serta tiga inisiatif legislatif. Sidang ini sekaligus membuka tahapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
upati Bolsel H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi hadir bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk menyampaikan pandangan pemerintah daerah. Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, masing-masing Ranperda PPNS, Ranperda Pengembangan Pariwisata, dan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Ketiga regulasi ini bukan hanya penguatan sistem administrasi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, memajukan sektor pariwisata, dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja,” ujar Bupati.
Selain itu, Pemkab Bolsel mengajukan tiga Ranperda prioritas di luar Propemperda, yaitu Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029, Ranperda RP3KP, dan Ranperda RTRW 2025–2045. Bupati menilai ketiga ranperda tersebut merupakan langkah strategis untuk menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang yang terukur dan berkesinambungan.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan tahun berjalan. Pemerintah harus memikirkan kondisi Bolsel 10 hingga 20 tahun ke depan agar pembangunan daerah memiliki arah yang jelas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Iskandar juga memaparkan tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan turun hingga Rp307 miliar, kondisi yang mengharuskan Pemkab melakukan penyesuaian anggaran secara hati-hati.
“Penurunan pendapatan cukup signifikan, namun pelayanan publik tidak boleh terhambat. Rasionalisasi anggaran perlu dilakukan secara cermat agar seluruh program prioritas tetap terlaksana dan capaian opini WTP 11 kali beruntun tetap kita pertahankan,” jelasnya.
Pemkab memastikan bahwa belanja wajib seperti gaji ASN dan P3K, Alokasi Dana Desa (ADD), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan penyelesaian dokumen RTRW tetap menjadi prioritas utama. Sementara pembangunan fisik akan lebih banyak bersumber dari Dana Desa, APBD Provinsi, serta dukungan program pemerintah pusat melalui APBN.
Menutup agenda paripurna, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah bekerja cepat dalam memproses seluruh dokumen pembahasan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam menghadapi tantangan tahun anggaran 2026.
“Tanpa kebersamaan, kita tidak akan mampu bergerak cepat. Karena itu saya mengajak DPRD dan seluruh perangkat daerah untuk tetap kompak menjaga ritme kerja dan meningkatkan integritas pelayanan,” kata Bupati.
Dengan disepakatinya enam ranperda serta dimulainya pembahasan APBD 2026, Pemkab dan DPRD Bolsel menegaskan komitmen mereka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah.
Sumber: Setwan
Editor: Rian_Th.
