CoverMongondow, Manado – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, mendampingi Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, dalam agenda pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027, Jumat (20/26).
Pengumuman yang berlangsung di Auditorium Wisma Negara, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pengupahan daerah, dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam pengumuman resminya, Gubernur Yulius Selvanus menetapkan UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 sebesar Rp. 4.323.465,- mengalami kenaikan Rp. 320.835,- atau 8,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp. 4.002.630,- Perhitungan tersebut menggunakan nilai alfa 0,74.
Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.
Gubernur menyampaikan bahwa penetapan besaran upah tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi force majeure yang terjadi di Sulawesi Utara, kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, serta pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif bagi para pengusaha dan pelaku usaha.
UMP Tahun 2027 tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan, dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kehadiran Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama jajaran Forkopimda dalam agenda tersebut sekaligus memperlihatkan soliditas koordinasi antarlembaga dan unsur pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah provinsi.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah, menciptakan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan Sulawesi Utara yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, pekerja, maupun dunia usaha.
Penulis: Sukamulia Lobud
COVER MONGONDOW | Bolaang Mongondow itu ada Portal Berita Online Bolaang Mongondow Raya
