Atas Nama Warga Boltim, Pemkab Optimis Raih WTP Pasca Serahkan LKPD ke BPK RI

CoverMongondow, Boltim – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anaudited tahun anggaran 2017 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, (02/04).

Bertempat di Aula BPK RI, Jalan 17 Agustus Manado, LKPD tersebut di serahkan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs. Rusdi Gumalangit mewakil Bupati, Sehan Landjar SH yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Drs Tangga Muliaman Purba MM, setelah pe

nandatanganan berita acara penyerahan.Dalam sambutanya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Drs. Tangga Muliaman Purba MM, menyampaikan penyerahan LKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 yang menyebutkan bahwa LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 b

ulan setelah tahun anggaran berakhir.”Selanjutnya LKPD akan diperiksa BPK untuk diberikan opini dengan mendasarkan pada 4 aspek yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ia berharap, LKPD yang disusun pemerintah Boltim telah sesuai dengan memenuhi empat aspek tersebut. “Hakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah,” kuncinya.

Sementara, Inspektur Daerah Pemkab Boltim, Dra Meike Mamahit mengatakan, LKPD sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Boltim tahun anggaran 2017. Setelah penyerahan LKPD, akan dilakukan pemeriksaan rinci oleh BPK sebagai lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang baru berakhir pekan lalu.

“Mereka akan berada di daerah tanggal 12 April, untuk melakukan pemeriksaan rinci selama kurang lebih 40 hari kedepan,” katanya.

Dia mengaku Pemkab Boltim optimis akan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kelima kalinya karena data-data yang diminta pihak BPK sebagian telah dipenuhi.

“Mudah-mudahan SKPD tetap kooperatif, karena itu sangat berpengaruh, yang jelas Pemkab selalu optimis akan Opini WTP,” tuturnya. (Mul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *