COVER MONGONDOW | Bolaang Mongondow itu ada Portal Berita Online Bolaang Mongondow Raya
– Sehan rapat dengan KPK terkait Rapat Koordinasi dan Supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di manado 21 februari 2018 ruang C.J Rantung kantor Gubernur Sulut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi utara.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh wakil ketua KPK ibu Basaria Panjaitan, Gubernur Sulut dan wakil gubernur Sulut, ketua DPRD sulut dan seluruh kepala daerah se-sulut dan ketua DPRD kab/kota se sulut ,sekretaris Daerah dan inspektur daerah, Selain itu, hadir pula irjen kemendagri sri wahyuni, kepala BPKP Drs Gatot darmasto deputi kepala bpkp bidang pengawasan penyelengaran keuangan daerah.
Acara di buka oleh Gubernur sulawesi Utara Olly Dondo Kambey, Dalam sambutannya, Olly menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang pada kesempatam tersebut diwakili oleh Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan karena menaruh perhatian terhadap Sulut karena dipilih menjadi salah satu daerah tujuan dan tuan rumah dalam acara KPK. “Ini momentum dalam penjelasan masalah korupsi agar pemerintahan dari provinsi sampai ke kabupaten kota agar bisa lebih baik kedepannya,” ujar Olly.
Pimpinan KPK Basaria Panjaitan menyampaikan bahwa KPK perlunya komitmen dengan pimpinan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, Ia juga menyinggung soal tidak tranparannya keuangan, berpeluang koruptif. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengemukakan area modus terbesar korupsi pemerintah daerah ialah pengadaan barang dan jasa. “Modus pertamanya ialah tidak transparan karena ada mar up dan tidak sesuai spesifikasi, masalah lain ialah tidak independen. Pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya,” ujar basaria.
KPK mengapresiasikan pemerintah kabupaten Boltim di bawah pimpinan Bupati sehan Landjar yang merupakan salah satu kabupaten yang terbanyak melaporkan e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaaan Penyelengara Negara ) bukan hanya pelaporan pejabat saja melainkan sudah kurang lebih 400 pegawai telah melaporkan, dalam hal ini KPK menghimbau agar dapat mencontohi kabupaten Boltim.
Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepakatan mou dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah sesulut, kajati, dan kapolda serta wakil ketua KPK. (Mul)
