HEADLINE

Djenri Keintjem Cecar 4 Poin Penting ke- Menteri PUPR saat Raker di Komisi V soal Kesejahteraan Masyrakat Sulut

Rapat kerja tersebut dibuka langsung oleh Pimpinan Ir Ridwan Bae, dan turut di hadiri segenap anggota Komisi V serta dari kementrian PUPR dibawah pimpinan langsung Bapak Menteri Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D di ruang rapat Komisi V, Kamis (25/22).

Dalam rapat kerja tersebut Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Anggota F-PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Utara Bapak Djenri Alting Keintjem, SH MH untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan terkait kinerja Kementrian PUPR.

Dikesempatan kali itu, Djenri Keintjem cukup mulai mengajukan 4 poin pertanyaan dan saran kepada menteri PUPR Basoeki.

Pada point pertama, Djenri mengingatkan menteri PUPR terkait pembangunan 9 Bendungan besar yang dibangun se- Indonesia, dan salah satunya ada di Sulut, yakni Bendungan Kuwil Kawangkoan soal ganti rugi lahan.

“Pak Menteri, mohon diperhatikan, anggaran pembangunan bendungan tersebut berkisar 2 Triliun, dan itu belum termasuk ganti rugi lahan, kalau bisa sebelum pekerjaan itu selesai dan bendungan diresmikan, saya tak mau dengar warga saya (sulut) menjerit dan demo soal ganti rugi lahan yang belum terselesaikan,” tegas Djenri.

Poin ke- dua, Djenri juga menegaskan soal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bahwa, “Di daerah saya sulut, cara pendataannya sangat tidak sesuai menurut pemahaman saya, pendapat saya, yang wajar menerimah bantuan itu yang jelas sudah terdata penerima bantuan perbulan untuk kelangsungan hidup, karena untuk makn saja mereka tidak cukup apalagi untuk buat rumah layak huni, namun tidak sesuai semua, malah mereka itulah yang tidak bisa masuk untuk didata, apakah seperti itu pak menteri, tolong dijelaskan,” terang Djenri.

Pada poin ke-tiga, Djenri juga menyuarakan soal jeritan petani yang ada di Sulut soal susahnya membawa hasil panen dari kebun ke-kampung untuk dijual.

“Pak Menteri, Sulut itu terkenal dengan Komoditas unggulan dari hasil pertanian, yakni Kopra, Cengkih, Pala, Vanili, beras serta sayur mayur. Namun apa dikata jika hasil besar namun terkuras habis pada biaya angkutan dikarenakan jalan perkebunan menuju tempat penjualan dikampung tak ada yang beres alias rusak. Saya meminta kepada bapak menteri, untuk supaya dapat mengalokasikan anggaran untuk petani agar petani tidak menjerit soal anjloknya harga panen dikarenakan jalan tranportasi hasil panen buruk, saya ingatkan lagi ini, karena sudah pernah menjadi wanti Alm Hi Herson Mayulu, S.IP se-waktu beliau masih menjabat dikomisi ini, dan itu harus menjadi perhatian bapak menteri dan jajarannya,” jelas Djenri dengan nada tegas.

Di poin terakhir, Djenri mengingatkan soal buruknya pekerjaan Tambal Sulam jalan nasional yang dilubangi baru sekian bulan berikut dikerjakan untuk tambal.

“Bapak menteri, tingkat kematian akibat dari laka lantas di daerah saya (sulut) cukup besar loh, dan salah satu penyebabnya adalah, buruknya pekerjaan Tambal Sulam jalan nasional oleh Balai Binamarga. Pekerjaan itu saya rasa sangat merugikan nyawa orang banyak. Jalan yang rusak akan dilubangi untuk ditambal setelah 2 atau 3 bulan setelahnya, coba pak menteri perkirakan jika ada kejadian laka lantas dan mengakibatkan meninggal dunia atau kerusakan kendaraan fatal akibat pekerjaan yang tidak karuan seperti itu oleh pihak balai dan imbas pada warga pengguna jalan, apa tanggungjawabnya?, Sebenarnya, apa beda antara jalan Tol dan jalan Nasional di daerah? Jalan tol rusak malam, pagi sudah mulus, apa karena jalan tol ada pemasukan untuk negara dan jalan nasional karena hanya di daerah terus di abaikan? Tolong ini menjadi perhatian pak menteri, jangan diabaikan, jika tidak ini akan menjadi evaluasi kami kepada pihak kementrian PUPR terkhusus Balai Binamarga,” pungkas Djenri pada raker tersebut.

Sementara itu Menteri Basoeki juga menanggapi dalam rapat tersebut bahwa, anggaran tahun 2022 lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk program-program berbasis masyarakat diusahakan untuk tidak dikurangi.

“Saya sudah menyampaikan untuk alokasi program BSPS dan padat karya jangan kurang dari alokasi tahun ini, bahkan mungkin masih bisa ditingkatkan dan diprioritaskan ke-masyarakat kecil,” tutup Menteri Basoeki.

Sebelum rapat kerja tersebut dimulai, terlihat juga Menteri PUPR, Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D mengahampiri Anggota Komisi V F-PDI Perjuangan Djenri Alting Keintjem, SH MH untuk bersalaman sebagai bentuk ucapan selamat atas dilantiknya sebagai Anggota DPR-RI Periode masa bakti 2019-2024. (R_Th)

Berikut video Raker Komisi V DPR-RI dengan Kementrian PUPR.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *